Aliansi Peduli Petani Desak Kejagung Copot Kejari dan Kasi Pidsus Bungo, Diduga Lindungi Oknum BUMD dan Dinas

Bungo - Sorotan masyarakat terhadap penetapan tersangka kasus pupuk subsidi oleh Kejari Bungo semakin tajam dan kritis, karena diduga terdapat upaya melindungi oknum tertentu.  

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Bungo kembali menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, terdiri dari pengecer dan pegawai verifikasi validasi Kecamatan Batin 2 Babeko. Namun, alih-alih mendapat simpati, langkah Kejari Bungo justru menuai sorotan tajam dari masyarakat.  

Baca juga: Kejagung: Ketut Sumedana Periksa Empat Saksi Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

Aliansi Peduli Petani (APP) Bungo menilai terdapat kejanggalan dalam pengungkapan kasus ini karena beberapa faktor. Pertama, mengapa hanya pengecer yang selalu diproses, sedangkan pihak di atas pengecer, yakni distributor, tidak pernah disentuh.  

“Padahal, pengecer itu dalam praktiknya hanya anak buah dari distributor. Pengecer ditunjuk dan diawasi langsung oleh distributor, ” ujar Wahyu, perwakilan APP.  

Baca juga: Operasi Antik Siginjai Polres Tanjungjabung Barat, Cokok 5 Tersangka dan Sepucuk Senpi Rakitan

Wahyu mendesak Kejaksaan Agung untuk mencopot Kejari dan Kasi Pidsus Bungo jika memang benar ada dugaan upaya melindungi aktor intelektual dalam skandal pupuk subsidi ini.  

"Copot saja Kejari dan Kasi Pidsus itu, kalau mereka hanya berani menangkap pengecer. Seharusnya jaksa ini berani mengungkap dalang utamanya yang berada di atas pengecer, " tegas Wahyu saat diwawancarai awak media pada Minggu, 14 Desember 2024.  

Baca juga: Kebakaran Truk Tangki BBM dan Kios di Merangin Diduga Akibat Faktor Kelalaian

Pernyataan senada juga disampaikan Rahman dari LSM Gertak, yang selama ini aktif memantau pengungkapan kasus pupuk subsidi di Bungo. Ia menyoroti banyaknya kejanggalan yang belum terjawab.  

“Kejari Bungo berani tidak membuka data kelompok tani di semua kecamatan di Bungo tahun 2022? Saya jamin 1000 persen, itu semua bermasalah. Kenapa hanya dua kecamatan yang diproses? Apakah distributornya tidak terlibat? Apakah Dinas Pertanian tidak tahu soal masalah data dan hal lainnya di lingkup distributor, pengecer, dan petani?” tanya Rahman.  

Baca juga: Perkumpulan Jurnalis Terate Indonesia Resmi Daftarkan Diri Ke Kementerian Hukum dan HAM RI

Ia menambahkan, dugaan adanya upaya untuk tidak menyentuh oknum BUMD dan Dinas terkait semakin kuat.

“Sementara ini, kami menduga ada upaya, baik disengaja maupun tidak, dari Kejari Bungo untuk tidak menyentuh oknum BUMD dan Dinas terkait. Alasannya selalu kurang bukti, fokus pada kasus pengecer dulu, dan berbagai alasan lainnya. Saya yakin, Kejari tidak akan berani menyentuh pihak-pihak di atas pengecer. Pegang omongan saya, ” tutup Rahman.(Dy)

Baca juga: Supriansa Imbau Kejati Riau Tak Setengah-Setengah Beri Tuntutan kepada Pengedar Narkoba